Masohi, 
| Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku bergerak cepat menindaklanjuti usulan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dengan melakukan survei teknis di kawasan pantai sekitar Pelabuhan Banda Neira pada Rabu (15/7/2026). Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, kepada Menteri Pekerjaan Umum RI, Dody Hanggodo, untuk memperbaiki talud yang mengalami kerusakan guna melindungi infrastruktur pesisir, menjaga keselamatan masyarakat, serta memperkuat konektivitas kawasan wisata Kepulauan Banda.
Survei lapangan dilakukan oleh tim teknis BWS Maluku setelah menyelesaikan peninjauan penanganan abrasi pantai di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru. Kehadiran tim menjadi bagian dari respons atas arahan Menteri Pekerjaan Umum sekaligus tahap awal penyusunan kajian teknis sebagai dasar penanganan infrastruktur pengaman pantai di sekitar Pelabuhan Banda Neira.
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Maluku Tengah, Rahmat, menjelaskan bahwa usulan perbaikan talud merupakan salah satu prioritas yang disampaikan langsung oleh Bupati kepada Menteri Pekerjaan Umum saat kunjungan kerja di Banda Neira beberapa waktu lalu. Menurutnya, kebutuhan tersebut dinilai mendesak karena menyangkut perlindungan kawasan pesisir dan kelancaran aktivitas masyarakat.
“Selain penanganan abrasi pantai di Negeri Haya, Bupati juga mengusulkan perbaikan talud di sekitar Pelabuhan Banda Neira. Infrastruktur ini memiliki peran penting dalam melindungi kawasan pesisir, menjaga keselamatan masyarakat, sekaligus mendukung kelancaran transportasi laut dan aktivitas pariwisata di Kepulauan Banda,” kata Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Maluku Tengah, Rahmat.
Hasil survei awal menunjukkan sekitar 150 meter talud pantai memerlukan penanganan. Berdasarkan identifikasi teknis, konstruksi pengaman pantai direncanakan menggunakan kubus beton sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan pesisir dari ancaman gelombang dan abrasi yang berpotensi merusak fasilitas di sekitar pelabuhan.
Pelabuhan Banda Neira memiliki fungsi strategis sebagai pintu masuk transportasi laut sekaligus penunjang aktivitas ekonomi dan pariwisata di Kepulauan Banda. Karena itu, keberadaan talud yang memadai dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan layanan transportasi serta memberikan perlindungan terhadap kawasan pesisir dari risiko kerusakan yang lebih luas.
Rahmat mengatakan BWS Maluku menempatkan penanganan talud tersebut sebagai salah satu prioritas dan menargetkan proses tindak lanjut dapat dimulai secepatnya pada tahun 2026, dengan tetap menyesuaikan hasil kajian teknis serta kesiapan program pemerintah.
“Respons cepat yang ditunjukkan Kementerian Pekerjaan Umum melalui BWS Maluku merupakan bukti nyata sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Ini menunjukkan bahwa aspirasi daerah mendapat perhatian serius sehingga kebutuhan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti,” kata Rahmat.
Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pekerjaan Umum beserta jajaran BWS Maluku atas tindak lanjut tersebut. Pemerintah daerah berharap proses perencanaan hingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai tahapan sehingga perbaikan talud segera terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi perlindungan masyarakat, peningkatan konektivitas transportasi laut, serta pengembangan sektor pariwisata di Kepulauan Banda.(BM31-02)
