Ambon, 
| Universitas Pattimura menyelenggarakan sosialisasi Akun Belanja Imbalan Kerja pada Transaksi Badan Layanan Umum (BLU) serta aturan penggunaan saldo kas BLU pada Kamis (2/4/2026), di Aula Rektorat Unpatti. Kegiatan ini melibatkan pimpinan unit kerja, bendahara, dan pejabat keuangan dengan tujuan menyamakan persepsi terkait pengelolaan akun belanja, mempercepat realisasi anggaran, serta memastikan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan kampus.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, Pieter Kakesina, yang menyoroti masih adanya perbedaan pemahaman antarunit kerja dalam penggunaan akun belanja. Kondisi ini dinilai berdampak langsung pada lambatnya proses pencairan dana dan realisasi anggaran di tingkat universitas.
Dalam pemaparannya, Kakesina menegaskan bahwa percepatan realisasi anggaran menjadi hal krusial karena tingkat penyerapan anggaran Unpatti dipantau secara berkala oleh berbagai instansi, termasuk Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan unit vertikalnya seperti Kanwil serta KPPN.
“Masih terdapat perbedaan pemahaman yang berdampak pada lambatnya proses pencairan dana dan realisasi anggaran. Karena itu, kegiatan ini penting untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan,” kata Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Pieter Kakesina.
Selain membahas aspek teknis pengelolaan akun belanja, kegiatan ini juga menyoroti kebijakan terbaru terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu serta Pegawai BLU (PGW-BLU). Mulai tahun ini, seluruh PGW-BLU di lingkungan Unpatti memperoleh Surat Keputusan (SK) secara individu, tidak lagi kolektif, dengan struktur gaji yang disesuaikan setara P3K paruh waktu.
“Mulai tahun ini, seluruh PGW-BLU memperoleh SK secara individu dengan struktur gaji yang disesuaikan setara P3K paruh waktu,” ujar Pieter Kakesina.
Meski demikian, ia mengakui bahwa besaran gaji PGW-BLU saat ini masih berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Maluku. Hal tersebut disebabkan keterbatasan kemampuan pendapatan universitas sebagai satuan kerja BLU yang bergantung pada penerimaan layanan.
Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan wilayah Maluku, yakni Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran IC Kanwil DJPb Provinsi Maluku Jaya Putra Abdurrahman Nasution, Kepala Seksi Analisis, Statistik dan Penyusunan Laporan Keuangan Amal Akbar Yasser Arafat, serta pelaksana teknis Anggun Ayu Puspita. Materi yang disampaikan mencakup klasifikasi akun belanja, mekanisme penggunaan saldo kas BLU, hingga potensi temuan audit akibat kesalahan penganggaran.
Secara situasional, kegiatan ini menjadi langkah strategis Unpatti dalam memperkuat tata kelola keuangan berbasis BLU yang menuntut fleksibilitas sekaligus akuntabilitas tinggi. Kesalahan dalam penggunaan akun belanja berpotensi memicu temuan audit, memperlambat proses administrasi, hingga berdampak pada kredibilitas institusi di hadapan regulator.
Dengan adanya sosialisasi ini, seluruh unit kerja diharapkan mampu meningkatkan akurasi dalam pengusulan anggaran serta mempercepat realisasi program kerja. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga kesinambungan operasional kampus sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan. (BM31)
