BM31News
BM31News

BM31News

Ketua LPPM Unpatti Tandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Diskominfosandi Kota Ambon

Ambon, – Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pattimura Ambon menjalin kerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfosandi) Kota Ambon dalam bidang Penelitian, Pengabdian Masyaraakt dan Program Magang.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut dilaksanakan oleh Ketua LPPM Unpatti Melianus Salakory dengan Plt. Kepala Diskominfosandi Kota Ambon Ronald H. Lekransy yang berlangsung pada Rabu (15/5/24) di Kampus Unpatti.

Usai penandatanganan, Salakory selaku Ketua LPPM Unpatti memberikan apresiasi yang tinggi atas kepercayaan yang diberikan oleh Diskominfosandi Kota Ambon kepada lembaga yang dipimpinnya.

Menurutnya, LPPM melalui kajian yang dilakukan, dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah dan membantu masyarakat.

“LPMM mengakomodir semua kepakaran yang ada di Unpatti, sesuai dengan kebutuhan, lalu kita menghimpun pakar yang ada masuk dalam tim sesuai dengan kebutuhan. Bukan berarti lembaga lepas semua tetapi kita menekankan mutu,” ungkap Salakory.

BM31News

Salakory menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Diskominfosandi Kota Ambon dan semua progres akan dilaporkan ke Rektor, pungkasnya.

Sementara itu, Lekransy menjelaskan bahwa kerja sama OPD yang dipimpinnya bersama LPPM, menjadi bagian dari kerja sama Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dengan Unpatti.

“Pada Diskominfosandi, ada beberapa kegiatan yang membutuhkan unsur kepakaran dan akademisi, terkait kajian dan analisa, sehingga PKS ini penting sebagai landasan hukum dari pelaksanaan kerja sama dimaksud,” jelasnya.

Lekransy berharap, dengan adanya PKS ini maka kedepan kajian penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang TIK dapat berjalan dengan baik, sebab sumber daya yang ada di LPPM Unpatti dengan bidang keahlian masing-masing sudah mumpuni dan sangat teruji.

“Kita berharap kedepan lembaga-lembaga yang digunakan ini adalah lembaga akademis yang ada di daerah maluku, sebab sumber daya sudah banyak dan itu harus dioptimalkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga semua permasalahan terkait pelayanan publik di kota ini didasarkan kajian yang matang dari lembaga resmi seperti Unpatti lewat LPPM,” tandasnya. (BM31)

BM31News
BM31News
error: Konten Dilindungi !