BM31News
BM31News
BM31News
BM31News
BM31News
BM31News
BM31News
BM31News
BM31News

BM31News

Diduga Ada Aliran Dana dari Nono Sampono kepada PPK untuk Mengubah C-Hasil, Bella: Pihak Terkait Upayakan Membuktikan Adanya “Suap”

Ketika ditanya mengenai pernyataan Paman Nurllete terhadap Kuasa Hukum Mirati Dewaningsih pada salah Media Online di Ambon, menurut Bella hal itu dapat dimengerti karena mereka tidak memahami hukum dengan baik dan tidak pula memahami subtansi permasalahannya, jika ada kekeliruan itu hal biasa saja dan tidak pada subtansi permohonan, bahkan Hakim MK juga telah melakukan klarifikasi mengenai jangka waktu perbaikan Pemohon yang disebutkan oleh PIHAK TERKAIT justru benar dan tidak keliru.

BM31News

Menurut Bella, jika ada advokat di Maluku yang berpengalaman menangani Sengketa Pemilu atau Pilkada maka orang tersebut adalah rekan sejawatnya yang justru terkenal sebagai Kuasa Hukum dalam setiap Pemilu ataupun Pilkada.

“Coba anda bertanya kepada Calon Bupati, Walikota atau Calon Gubernur di Maluku, bahkan KPU di Provinsi Maluku siapa yang tidak pernah berproses dengan sejawat saya Daniel Nirahua untuk menangani sengketa Pemilu” bahkan Tim Nirahua pernah mengalahkan KPU Maluku saat menangani gugatan Jacky Noya di PTUN sampai ke Mahkamah Agung, tetapi sejawat saya ini tetaplah orang yang rendah hati dan tidak pernah membangun permusuhan dengan orang lain, yang dilakukan sebatas pekerjaan professional,” jelas Bella.

Dijelaskan, sebagai gambaran di dalam PMK 3 Tahun 2023 ada beberapa bentuk amar Putusan yang bisa dijatuhkan Majelis Hakim antara lain Permohonan atau pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 2, pasal 5, pasal 7, pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 dengan amar: Menyatakan Permohonan Tidak dapat Diterima atau Permohonan Tidak Beralasan Menurut Hukum dan Menolak Permohonan Pemohon dan/atau Sebaliknya. Namun haruslah dingat, MK juga sesuai hukum acaranya, jika dipandang perlu Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang ditentukan.

Baca Juga:  Pemilihan Rektor UNPATTI Sudah Sesuai Pentahapan, Mahasiswa Jangan Ditunggangi

Sedangkan dari aspek Permohonan yang tidak memenuhi sifat adminiatratif atau Pemohon menarik kembali Permohonannya atau tidak hadir dalam persidangan secara patut, maka konsekuensinya adalah Permohonan Gugur, menyatakan Mahkamah tidak berwenang atau menyatakan Permohonan ditarik kembali.

BM31News

“Nah didalam PMK 3 itu tidak menjelaskan apa akibat hukum dari permohonan pada masa perbaikan yang dimasukan terlambat, apakah tidak diterima, gugur atau seperti apa, yang diatur adalah apabila perbaikan yang dimasukan terlambat maka hanya akan di catat pada Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon yang selanjutnya disingkat (HPKP3), namun setidaknya harus dipahami MK mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan putusan sekalipun di dalam petitum itu tidak dicantumkan atau yang dikenal dengan istilah Ultra Petita,” tutup Bella. (BM31)

BM31News BM31News
BM31News
error: Konten Dilindungi !